Tepis Dugaan Pemotongan, DPRD Nganjuk Pastikan MBG Sesuai Skema Pembiayaan
Nganjuknews.com
– DPRD Kabupaten Nganjuk menegaskan tidak ada pemotongan anggaran dalam
pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nganjuk.
Penegasan itu disampaikan usai aksi unjuk rasa Forum
Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) di Kantor DPRD Nganjuk, Selasa 18 November
2025.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dugaan
ketidaksesuaian anggaran porsi dan distribusi layanan MBG di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto,
mengatakan dugaan pemotongan anggaran muncul karena kurangnya pemahaman dan
informasi yang diterima masyarakat terkait skema pembiayaan MBG.
“Tidak ada pemotongan. Ini hanya kurang pemahaman
soal sosialisasi ke masyarakat. Dikira porsinya Rp15.000. Padahal porsi besar
itu Rp10.000, porsi kecil Rp8.000, dan Rp5.000 digunakan untuk operasional dan
sewa dapur,” jelas Jianto.
Selain anggaran, massa FPMN juga mempertanyakan
pemerataan Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) di beberapa kecamatan.
Menanggapi hal itu, Jianto menyatakan perbedaan
distribusi terjadi karena kesiapan dapur di setiap wilayah memang tidak sama.
“Kalau dapurnya sudah siap, daerah sekitar bisa
terpenuhi SPPG-nya. Ini sedang digenjot Presiden agar targetnya segera
terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Jianto, target SPPG di Kabupaten Nganjuk
mencapai 94–95 titik. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 titik sudah mengantongi
izin, dan 30–35 titik di antaranya telah beroperasi.
Ia optimistis seluruh penerima manfaat MBG di Nganjuk
dapat terlayani pada Desember 2025.
Jianto juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan
masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Alhamdulillah kita sinergi. Tidak masalah ada
demonstrasi. Kritik yang membangun itu tidak masalah,” katanya.
Ia memastikan seluruh masukan terkait menu, porsi,
hingga kebutuhan tenaga ahli akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai
bahan evaluasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit
Heru Tjahjono, yang turut menemui peserta aksi, menegaskan informasi terkait
porsi MBG yang disebut hanya bernilai Rp6.000 perlu diluruskan.
“Tadi sudah dijelaskan, untuk SD kelas 4 sampai SMA
itu Rp10.000. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 (SD) memang Rp8.000,” terang Tatit.
Tatit menambahkan pihaknya bersama Satgas dan
pengelola MBG akan memperkuat pengawasan, termasuk menerima masukan teknis dari
publik terkait pelibatan ahli gizi, ahli masak, dan ahli pangan.
“DPRD juga ikut mengawal. Nanti kami sampaikan
kepada teman-teman seluruh anggota DPRD agar ikut mengawasi dan mengontrol di
dapil masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan aspirasi dari Forum Peduli Masyarakat
Nganjuk akan menjadi bahan evaluasi bersama agar MBG di Nganjuk tetap berjalan
sesuai standar.
“Harapan kami Nganjuk tetap aman dan terkendali. Ketika ada temuan di lapangan, akan kita lihat dan tindak lanjuti bersama,” tutupnya.