Peserta PBI Banyak yang Dinonaktifkan, Pemkab Nganjuk Gaspol Validasi Data
Nganjuknews.com
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bergerak cepat menyikapi dinamika
penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan implementasi Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berdampak langsung pada layanan
jaminan kesehatan masyarakat.
Untuk mengurai
permasalahan ini, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menghadiri Rapat Koordinasi Jaminan
Kesehatan di Ruang Matan, Gedung Madinah Lantai 2 RSI Aisyiyah Nganjuk, Jumat
(20/2/2026).
Rapat tersebut menjadi
langkah antisipatif agar program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan
berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak warga kurang mampu.
Dalam forum tersebut, Kang
Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa akurasi data menjadi
fondasi utama keberlangsungan program UHC.
Sebaliknya, kesalahan
data berpotensi membuat masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.
“UHC harus kita jaga
bersama. Kuncinya ada pada data yang valid dan respons cepat terhadap peserta
nonaktif, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan layanan
kesehatan,” tegasnya.
Kang Marhaen meminta
seluruh perangkat daerah terkait mempercepat pembaruan dan validasi data, agar
tidak terjadi keterlambatan penanganan terhadap warga yang terdampak
penonaktifan kepesertaan.
Sementara itu, Wakil
Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, menekankan pentingnya langkah konkret
di tingkat daerah.
Menurutnya, upaya
tersebut harus diwujudkan melalui rekonsiliasi data lintas instansi, verifikasi
lapangan berbasis desa, serta percepatan layanan pengaduan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang
solid dan evaluasi berkala, kita targetkan database semakin valid dan keluhan
masyarakat dapat ditekan secara signifikan,” ujar Mas Handy, sapaan karib Trihandy
Cahyo Saputro.
Rapat koordinasi ini
menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk memastikan tidak ada warga yang
kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.
Validasi data dan
respons cepat menjadi dua kunci utama, agar keberlanjutan UHC tetap terjaga di
tengah perubahan kebijakan dan sistem pendataan nasional.