Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sri Handoko Taruna Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Pemkab Nganjuk

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, saat memberikan sambutan dalam kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa Kabupaten Nganjuk tahun 2023 di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Selasa 14 November 2023

Nganjuknews.com – Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa Kabupaten Nganjuk tahun 2023 di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Selasa 14 November 2023.

Kegiatan tersebut diadakan oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Sri Handoko menjelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada desa dalam mewujudkan pembangunan di desa.

Di mana pemerintah desa diberi kewenangan otonomi, sekaligus sumber daya yang lebih dalam rangka memajukan desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Melalui workshop hari ini terdapat banyak makna yang harus kita pahami bersama. Salah satunya dana desa yang berasal dari rakyat, harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam pembangunan di desa,” jelasnya.

Sri Handoko berharap melalui workshop ini pihak pemerintah desa dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan penggunaan dana desa.

Harapannya, setelah workshop segenap pemerintah desa dapat mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif, dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan melalui rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

“Oleh karenanya, workshop pada siang hari ini menjadi hal yang sangat strategis, agar kita semua mampu mengelola keuangan desa secara akuntabel,” ujarnya.

“Semoga acara ini bisa menjadi momentum kita untuk sama-sama mengelola keuangan desa yang akuntabel, sehingga akan mewujudkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” lanjut Sri Handoko.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hartanto Sapto Priyono menuturkan, kegiatan ini diadakan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada tingkat kabupaten/kota.

“Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” tegasnya.